BISNISCOM, JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan impor daging sapi pada 2010 sampai 2012.. Ali Masykur Musa, Anggota IV BPK, mengungkapkan BPK telah memeriksa transaksi impor dari 2010 sampai Oktober 2012 di wilayah pabean Tanjung Priok dan dokumen pemberitahuan impor

Dalam kegiatan perdagangan internasional, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya baik pada kegiatan ekspor ataupun impor, guna untuk melindungi para produsen lokal. Salah satu kebijakan pada kegiatan impor ialah kuota yang berarti bahwa adanya batasan tertentu sebuah komoditas barang atau jasa untuk masuk ke sebuah negara. Ketika Negara X memberikan izin kepada importir daging sapi dan diberikan batasan jumlah daging sapi yang dapat diimpor, hal ini merupakan salah satu kebijakan kuota impor. Jadi, jawaban yang sesuai adalah A.

78 Negara mengeluarkan izin kepada beberapa importir dagang sapi. Namun, jumlah importir dan jumlah daging yang diimpor dibatasi. Kebijakan yang diambil negara merupakan kebijakan . a. kuota impor b. kuota ekspor c. larangan impor d. larangan ekspor 79. Berikut ini contoh laporan nilai rupiah terhadap dollar.

Foto Penjual daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu 23/2/2022. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membebaskan impor ternak dan atau produk ternak tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh BUMN, tapi juga swasta. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP NO 11/2022 tentang Perubahan atas PP No 4/2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal memang memperluas kebijakan impor sapi/ kerbau dan produknya, tidak lagi berdasarkan negara country base tapi menjadi zona zone base. Dengan begitu, impor tidak lagi bergantung hanya dari Australia dan Selandia Baru. Kebijakan ini ditetapkan dalam PP NO 4/ 2 PP No 4/2016 menetapkan, dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan. Pasal 3 mengatur, kondisi tertentu dimaksud adalah keadaan akibat bencana dan perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga. Dimana pemasukan ternak dimaksud berupa sapi dan atau kerbau pasal 5 terkait produk hewan dalam hal tertentu menambahkan kondisi tertentu dimaksud adalah tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dimana, produk hewan dimaksud berupa daging tanpa tulang dari sapi atau ini mengizinkan impor bisa berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku PMK dan telah memiliki program pengendalian resmi diakui badan kesehatan hewan pasal 7 ditetapkan, pemasukan ternak dan atau produk ternak dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan Menteri BUMN dan mendapat izin dari Menteri ini kemudian diubah dalam PP No 11/2022 dimana impor tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh BUMN tapi juga pelaku usaha lainnya setelah memenuhi persyaratan dimaksud diatur oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rapat koordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Di sisi lain, Menteri Perdagangan bisa mengajukan tambahan impor melalui rapat koordinasi yang menetapkan neraca yang ditetapkandan diundangkan pada 24 Februari inijuga menambahkan ketentuan soal sanksi dan pengawasan. Dimana importir baik BUMN maupun swasta yang mendapat izin harus melakukan pengawasan berkala yang didalam timnya terdapat unsur Kementerian Perdagangan dan jika melanggar, importir baik BUMN maupun swasta yang mendapat izin sesuai ketentuan PP No 11/2022 ini akan dikenakan sanksi administratif mulai peringatan tertulis hingga pencabutan izin DetikcomkerbauMenanggapi terbitnya PP 11/2022, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan, kebijakan itu positif dan membuka peluang bagi impor oleh swasta."Selama ini impor dari negara non konvensional seperti dari Australia dan Selandia Baru hanya bisa oleh BUMN. Sekarang, swasta bisa. Dengan begini jadi lebih bagus, persaingan pasar lebih sehat," kata Juan kepada CNBC Indonesia, Jumat 4/3/2022.Hanya saja, lanjut dia, dalam teknis pelaksanaan, perlu kerja sama BUMN dan swasta. Dengan begitu, kata dia, tidak terjadi lonjakan harga semu di negara pemasok."Jadi, swasta berdiri di belakang BUMN, entah Bulog atau Berdikari. Dengan sepakat swasta beli dari BUMN. Jadi, swasta laporkan rencana pembelian, BUMN yang maju, langsung dijual ke swasta di dalam negeri. Jadi, tidak ada permainan harga oleh supplier. Nanti dikira karena dibuka impor pemainnya tambah banyak, permintaan naik, harga jadinya dimainin, dinaikkan. Jadinya lebih mahal. Sebaiknya, swasta dan BUMN kerja sama," lanjut pengawasan, imbuh dia, selama ini mekansime dari Badan Karantina sudah berjalan."Nggak usah bingung, sudah ada Badan Karantina. Mereka punya data siapa saja perusahaan pemasok yang memenuhi syarat ekspor," ujarnya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Awas! Harga Daging Terbang, Mendag Sebut Sudah Rp dce/dce Seorangpedagang daging sapi menimbang dagangannya di Pasar Minggu, Jakarta (14/10/2019). Kemendag bisa menerbitkan izin impor daging sapi Brazil untuk PT Berdikari pekan depan jika seluruh dokumen persyaratan telah dilengkapi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan satu izin impor daging sapi akan keluar pada pekan depan. Mahasiswa/Alumni Universitas Indonesia07 Februari 2022 1522Halo, Siti. Terimakasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban A Pembahasan Dalam kegiatan perdagangan internasional, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya baik pada kegiatan ekspor ataupun impor, guna untuk melindungi para produsen lokal. Salah satu kebijakan pada kegiatan impor ialah kuota yang berarti bahwa adanya batasan tertentu sebuah komoditas barang atau jasa untuk masuk ke sebuah negara. Ketika Negara X memberikan izin kepada importir daging sapi dan diberikan batasan jumlah daging sapi yang dapat diimpor, hal ini merupakan salah satu kebijakan kuota impor. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi A kuota impor. Semoga membantu ya. Jangan lupa untuk selalu aktif menggunakan Roboguru untuk membantu belajarmu yaa. Semangat! xWJqC.

ecqx7ew9dh.pages.dev/154

ecqx7ew9dh.pages.dev/367

ecqx7ew9dh.pages.dev/109

ecqx7ew9dh.pages.dev/165

ecqx7ew9dh.pages.dev/62

ecqx7ew9dh.pages.dev/18

ecqx7ew9dh.pages.dev/227

ecqx7ew9dh.pages.dev/337

ecqx7ew9dh.pages.dev/308

negara mengeluarkan izin kepada beberapa importir daging sapi